Sistem Informasi Keuangan Daerah yang baik

Sistem keuangan daerah digunakan untuk mengolah keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan operasi keuangan daerah, yang disebut RKA SKPD (Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Sistem ini dikelola oleh Badan Keuangan Daerah dengan fasilitas Modul-modul yang memang perlu sekali dikembangkan. Modul-modul tersebut diantaranya adalah:

Input : 

1. RKA SKPD 1, Rincian pendapatan dan penerimaan dalam tahun anggaran yang direncanakan; 
2. RKA SKPD 2.2.1, Rincian belanja langsung dari setiap kegiatan yang diprogramkan; 
3. RKA SKPD 2.1,Rincian belanja tidak langsung satuan kerja perangkat daerah;
4. RKA SKPD 3.1,Rincian penerimaan pembiayaan Daerah;
5. RKA SKPD 3.2,Rincian pengeluaran pembiayaan Daerah.

 Output :

1. Formulir RKA SKPD 1, Rincian pendapatan dan penerimaan dalam tahun anggaran yang direncanakan; 
2. Formulir RKA SKPD 2.2.1, Rincian belanja langsung dari setiap kegiatan yang diprogramkan; 
3. Formulir RKA SKPD 2.1,Rincian belanja tidak langsung satuan kerja perangkat daerah;
4. Formulir RKA SKPD 3.1,Rincian penerimaan pembiayaan Daerah;
5. Formulir RKA SKPD 3.2,Rincian pengeluaran pembiayaan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah harus mempertimbangkan kebijakan yang diberlakukan. Tujuannya untuk efektifitas dan efisiensi anggaran. Dan untuk efektifitasnya sudah tentu mempertimbangkan skala prioritas objek kebijakan. Seperti pembangunan waduk pengairan, Rumah tidak layak huni, atau biaya beban pendidikan. Dimana beberapa faktor haruslah diperhitungkan outputnya, resiko beban, dan peluang keberhasilannya. Tentunya untuk menerapkan itu semua secara efektif dan efisien diperlukan tenaga kerja yang banyak, dan waktu yang lama. Namun dengan kemajuan teknologi saat ini, kesulitan informasi mengenai data-data keuangan daerah, dapat dengan mudah di akses. Tidak hanya kalangan birokrasi, akan tetapi masyarakat umum. 

Modul-modul yang tertulis di atas, merupakan rangkaian input dan output untuk sistem yang terbaru. Namun kualitas suguhan informasi data yang diperoleh, semuanya kembali kepada sumber daya manusia yang merencanakannya.

Untuk formulir data yang saya maksudkan di atas, anda dapat download di website resmi kemendagri.


Mungkin anda tertarik dengan artikel lain seputar sistem informasi:
Teori sistem informasi menuju reformasi administrasi
Reformasi teknologi dalam pelayanan publik