undang-undang era pemerintahan SBY jilid II
Pada tahun 2009, SBY kembali memenangkan kontestasi Demokrasi di Indonesia. Dengan perolehan suara 20,85% yang mengantarkan partai Demokrat sebagai pemenang Pemilu Legislatif dengan perolehan 150 kursi di parlemen.
 |
| image from wikipedia kabinet SBY jilid II |
dong :D
Di periode kedua kepemimpinannya, DPR-RI sebagai partner SBY menghasilkan kurang lebih 94 Undang-undang. Di awali Undang-undang No.43 Tentang Kearsipan Tahun 2009 dan di akhiri dengan Undang-undang MD3 No.17 Tahun 2014. Rinciannya sebagai berikut:
PERIODE KE DUA PEMERINTAHAN SBY TAHUN 2009
No. 43 KEARSIPAN (SBY ERA KE II)
No. 44 RUMAH SAKIT
No. 45 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN
No. 46 PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
No. 47 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010
No. 48 KEKUASAAN KEHAKIMAN
No. 49 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM
No. 50 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
No. 51 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
No. 52 PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
Total : Jilid 1 UU 37, untuk periode Jilid 2 ada 10 UU. Total jumlah 47 undang-undang masa 2009
DAFTAR UNDANG-UNDANG TAHUN 2010
No. 1 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008
No. 2 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010
No. 3 PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
No. 4 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN BARAT SELAT SINGAPURA, 2009
No. 5 GRASI
No. 6 PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM TENTANG KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN
No. 7 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009
No. 8 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
No. 9 KEPROTOKOLAN
No. 10 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011
No. 11 CAGAR BUDAYA
No. 12 GERAKAN PRAMUKA
No. 13 HORTIKULTURA
Total : 13 undang-undang 2010
DAFTAR UNDANG-UNDANG TAHUN 2011
No. 1 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
No. 2 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
No. 3 TRANSFER DANA
No. 4 INFORMASI GEOSPASIAL
No. 5 AKUNTAN PUBLIK
No. 6 KEIMIGRASIAN
No. 7 MATA UANG
No. 8 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
No. 9 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG
No. 10 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
No. 11 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011
No. 12 PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
No. 13 PENANGANAN FAKIR MISKIN
No. 14 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010
No. 15 PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
No. 17 INTELIJEN NEGARA
No. 18 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL
No. 19 PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (KONVENSI MENGENAI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS)
No. 20 RUMAH SUSUN
No. 21 OTORITAS JASA KEUANGAN
No. 22 PENGELOLAAN ZAKAT
No. 23 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
No. 24 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
Total : 23 undang-undang 2011
DAFTAR UNDANG-UNDANG TAHUN 2012
No. 1 PENGESAHAN TRAKTAT PELARANGAN MENYELURUH UJI COBA NUKLIR (COMPREHENSIVE NUCLEAR-TEST-BAN TREATY)
No. 2 PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
No. 3 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH DAERAH ADMINISTRASI KHUSUS HONG KONG REPUBLIK RAKYAT CHINA
No. 4 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012
No. 5 PENGESAHAN ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM (KONVENSI ASEAN MENGENAI PEMBERANTASAN TERORISME)
No. 6 PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES (KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI PERLINDUNGAN HAK-HAK SELURUH PEKERJA MIGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA)
No. 7 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
No. 8 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
No. 9 PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT (PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA)
No. 10 PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE SALE OF CHILDREN, CHILD PROSTITUTION AND CHILD PORNOGRAPHY (PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI PENJUALAN ANAK, PROSTITUSI ANAK, DAN PORNOGRAFI ANAK)
No. 11 SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
No. 12 PENDIDIKAN TINGGI
No. 13 KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Total : 13 undang-undang 2012
DAFTAR UNDANG-UNDANG TAHUN 2013
No. 1 LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
No. 2 PEMBENTUKAN KABUPATEN MAHAKAM ULU DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
No. 3 PEMBENTUKAN KABUPATEN MALAKA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
No. 4 PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH DI PROVINSI SULAWESI BARAT
No. 5 PEMBENTUKAN KABUPATEN BANGGAI LAUT DI PROVINSI SULAWESI TENGAH
No. 6 PEMBENTUKAN KABUPATEN PULAU TALIABU DI PROVINSI MALUKU UTARA
No. 7 PEMBENTUKAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
No. 8 PEMBENTUKAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
No. 9 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME
No. 10 PENGESAHAN KONVENSI ROTTERDAM TENTANG PROSEDUR PERSETUJUAN ATAS DASAR INFORMASI AWAL UNTUK BAHAN KIMIA DAN PESTISIDA BERBAHAYA TERTENTU DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
No. 11 PENGESAHAN PROTOKOL NAGOYA TENTANG AKSES PADA SUMBER DAYA GENETIK DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN YANG ADIL DAN SEIMBANG YANG TIMBUL DARI PEMANFAATANNYA ATAS KONVENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI
No. 12 PEMBENTUKAN KABUPATEN MOROWALI UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH
No. 13 PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
No. 14 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 56 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN TAMBRAUW DI PROVINSI PAPUA BARAT
No. 15 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013
No. 16 PEMBENTUKAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
No. 17 ORGANISASI KEMASYARAKATAN
No. 18 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
No. 19 PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
No. 20 PENDIDIKAN KEDOKTERAN
Total : 20 undang-undang 2013
DAFTAR UNDANG-UNDANG TAHUN 2014
No. 1 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
No. 2 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
No. 3 PERINDUSTRIAN
No. 4 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI MENJADI UNDANG-UNDANG
No. 5 APARATUR SIPIL NEGARA
No. 6 DESA
No. 7 PERDAGANGAN
No. 8 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK KOREA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF KOREA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)
No. 9 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK INDIA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF INDIA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)
No. 10 PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF ACTS OF NUCLEAR TERRORISM (KONVENSI INTERNASIONAL PENANGGULANGAN TINDAKAN TERORISME NUKLIR)
No. 11 KEINSINYURAN
No. 12 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014
No. 13 PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK INDIA (EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF INDIA)
No. 14 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
No. 17 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Total : 15 undang-undang 2014
Total keseluruhah Undang-undang masa pemerintahan SBY dapat anda lihat rinciannya di bawah ini:
2004 : 1
2005 : 11
2006 : 23
2007 : 48
2008 : 54
2009 : 47
2010 : 13
2011 : 23
2012 : 13
2013 : 20
2014 : 15
Total dua periode : 268 Undang-undang
Rincian :
Periode I 2004-2009 = 174 Undang-undang
Periode II 2009-2014 = 94
