Cari tahu Peran Indonesia dalam kebijakan global saat ini dan dampaknya bagi UMKM

Kebijakan ekonomi global pada tahun 2025 dipengaruhi oleh berbagai dinamika seperti ketidakpastian politik, tensi perdagangan, dan tantangan fiskal. Berikut adalah gambaran tren dan kebijakan ekonomi global yang relevan hari ini, dengan fokus pada isu-isu yang sedang berkembang:

1. Kebijakan Moneter: Pelonggaran Bertahap di Tengah Penurunan Inflasi

Tren Global: Inflasi global terus menurun, dari puncak 9,4% pada 2022 menjadi sekitar 4% pada 2025 (proyeksi IMF dan World Bank). Bank sentral utama seperti Federal Reserve (AS), ECB (Eropa), dan Bank of England sedang beralih ke kebijakan moneter yang lebih longgar, dengan pemotongan suku bunga bertahap untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa memicu inflasi kembali.

AS: Federal Reserve diperkirakan akan menurunkan suku bunga ke kisaran 3,25%-4% pada akhir 2025, lebih lambat dari ECB yang mungkin mencapai 1,75%, karena inflasi AS masih sedikit lebih tinggi (proyeksi PCE inti 2,4%).

Emerging Markets: Beberapa negara berkembang, seperti Brasil, menghadapi tekanan inflasi yang membutuhkan pengetatan, sementara China terus melonggarkan kebijakan untuk menghindari deflasi.

Implikasi: Ketidaksinkronan kebijakan moneter ini dapat memengaruhi aliran modal global dan nilai tukar, dengan dolar AS yang tetap kuat menjadi narasi utama.

2. Kebijakan Fiskal: Menyeimbangkan Utang dan Investasi

Tantangan Utang Publik: Banyak pemerintah, terutama di negara maju, diperkirakan akan memperketat kebijakan fiskal untuk mengurangi beban utang publik yang meningkat pasca-pandemi. Namun, ini sulit karena resistensi publik terhadap pajak tinggi dan kebutuhan investasi di infrastruktur, kesehatan, dan transisi energi.

AS: Pemerintahan Trump (dilantik Januari 2025) diperkirakan akan mendorong stimulus jangka pendek melalui pemotongan pajak dan deregulasi, tetapi 97% ekonom memprediksi kenaikan utang publik dan inflasi (World Economic Forum).

Indonesia: Kenaikan PPN menjadi 12% sejak Januari 2025 menunjukkan upaya pemerintah meningkatkan pendapatan, meski ada kekhawatiran tentang daya beli masyarakat.

Fokus Global: Negara diminta menyeimbangkan konsolidasi fiskal dengan investasi strategis untuk pertumbuhan jangka panjang, seperti teknologi hijau dan ketahanan iklim.

3. Kebijakan Perdagangan: Proteksionisme dan Regionalisasi

Proteksionisme AS: Kebijakan "America First" Trump, termasuk tarif potensial 10% pada impor, dapat memicu konflik perdagangan global. Goldman Sachs memperkirakan ini akan mengurangi PDB global sebesar 0,4%, meski dampaknya bisa lebih besar jika ada eskalasi.

Fragmentasi Perdagangan: 94% ekonom memperkirakan fragmentasi perdagangan barang akan meningkat dalam tiga tahun ke depan, dengan 82% memprediksi regionalisasi perdagangan (World Economic Forum). Ini didorong oleh ketegangan geopolitik dan keamanan nasional.

China: Strategi mercantilist China, seperti membanjiri pasar global dengan produksi berlebih, memicu reaksi proteksionis dari mitra dagangnya, termasuk AS dan Eropa.

Implikasi: Negara berkembang seperti Indonesia mungkin perlu menyesuaikan rantai pasok dan mencari peluang di pasar regional seperti ASEAN.

4. Transisi Energi dan Mineral Kritis

Kebijakan Hijau: Laporan UN World Economic Situation and Prospects 2025 menyoroti mineral kritis (lithium, kobalt) sebagai peluang bagi negara berkembang untuk mendukung transisi energi. Pemerintah global didorong untuk meningkatkan investasi di sektor ini sambil mengelola dampak lingkungan.

Indonesia: Sebagai produsen nikel terbesar, Indonesia bisa memanfaatkan tren ini, tetapi kebijakan hilirisasi dan regulasi lingkungan akan jadi kunci.

5. Ketidakpastian Geopolitik

Konflik dan Kebijakan: Perang Rusia-Ukraina, konflik Timur Tengah, dan ketegangan China-Taiwan terus membayangi ekonomi global. Kebijakan AS di bawah Trump, seperti potensi penarikan dukungan dari Ukraina, bisa mengubah dinamika perdagangan dan energi.

Dampak: Ketidakpastian ini meningkatkan volatilitas harga komoditas dan memaksa pemerintah menyiapkan cadangan strategis.

Konteks Indonesia dalam Kebijakan Global

Dampak Langsung: Kenaikan dolar AS dan tarif perdagangan bisa memengaruhi ekspor Indonesia, sementara kebijakan fiskal domestik (PPN 12%, MBG) harus adaptif terhadap tekanan global.

Peluang: Fokus pada mineral kritis dan perdagangan regional bisa jadi keunggulan kompetitif jika didukung kebijakan yang tepat.

Secara keseluruhan, kebijakan ekonomi global 2025 berada di persimpangan antara stabilisasi pasca-krisis dan respons terhadap ancaman baru seperti proteksionisme dan geopolitik. Pemerintah diminta proaktif dalam menavigasi ketidakpastian ini. Mau tahu lebih detail tentang dampaknya di Indonesia atau aspek tertentu dari kebijakan global?

Dampak kebijakan ekonomi global terhadap Indonesia berdasarkan tren terkini hingga 13 Maret 2025, dengan mempertimbangkan konteks kebijakan moneter, fiskal, perdagangan, dan geopolitik yang telah disebutkan sebelumnya. Berikut penjelasan rinci:

1. Dampak Kebijakan Moneter Global

Kebijakan Federal Reserve (AS): Penurunan suku bunga AS yang bertahap (diperkirakan ke 3,25%-4% pada akhir 2025) dan dolar AS yang tetap kuat memengaruhi nilai tukar rupiah. Rupiah cenderung melemah karena aliran modal keluar dari emerging markets seperti Indonesia menuju aset safe-haven seperti dolar.

Dampak: Biaya impor barang (terutama bahan baku dan energi) meningkat, menekan inflasi domestik yang sudah terbebani oleh kenaikan PPN 12%. Bank Indonesia (BI) mungkin perlu menaikkan suku bunga (saat ini 6% per Februari 2025) untuk menstabilkan rupiah, tapi ini bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Contoh: Pada Januari 2025, rupiah sempat menyentuh Rp16.000 per dolar AS setelah pengumuman kebijakan Trump, meski BI berhasil menahannya di kisaran Rp15.800-Rp15.900 hingga Maret.

Pelonggaran ECB dan China: ECB yang lebih agresif menurunkan suku bunga dan stimulus China bisa meningkatkan permintaan global untuk komoditas Indonesia (minyak sawit, nikel). Namun, jika deflasi di China berlanjut, ekspor Indonesia ke pasar terbesar keduanya ini bisa terdampak negatif.

2. Dampak Kebijakan Fiskal Global

Konsolidasi Fiskal Negara Maju: Banyak negara maju mengurangi stimulus fiskal, yang dapat menekan permintaan global untuk ekspor Indonesia seperti tekstil dan elektronik. Ini memperburuk tantangan domestik akibat kenaikan PPN 12% yang mulai berlaku Januari 2025.

Dampak: Daya beli masyarakat menurun, dan ekspor non-komoditas bisa melambat, memaksa pemerintah mencari sumber pendapatan lain atau meningkatkan utang (rasio utang Indonesia saat ini sekitar 40% PDB).

Konteks Lokal: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang jadi prioritas Prabowo-Gibran membutuhkan anggaran besar (estimasi Rp400 triliun per tahun), dan tekanan fiskal global bisa mempersulit pendanaannya tanpa pemotongan subsidi lain.

Stimulus AS di Bawah Trump: Jika AS mendorong stimulus melalui pemotongan pajak, permintaan barang konsumsi bisa naik, menguntungkan ekspor Indonesia. Namun, risiko inflasi AS yang lebih tinggi juga bisa mempercepat kenaikan suku bunga global, menambah tekanan pada rupiah.

3. Dampak Kebijakan Perdagangan Global

Proteksionisme AS (Tarif 10%): Tarif impor AS yang diusulkan Trump dapat mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar AS (sekitar 10% dari total ekspor Indonesia). Produk seperti alas kaki, tekstil, dan furnitur berisiko terkena dampak langsung.

Dampak: Penurunan ekspor ke AS bisa mencapai 0,5%-1% dari total ekspor tahunan (estimasi awal), memaksa Indonesia mencari pasar alternatif seperti ASEAN atau India.

Respon Pemerintah: Indonesia mungkin mempercepat implementasi RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) untuk mengamankan perdagangan regional.

Fragmentasi Perdagangan: Regionalisasi perdagangan yang meningkat (82% ekonom setuju menurut WEF) memberi peluang bagi Indonesia sebagai bagian dari ASEAN. Namun, persaingan dengan Vietnam dan Thailand untuk menarik investasi asing akan semakin ketat.

Dampak Positif: Investasi di sektor hilirisasi (misalnya nikel untuk baterai EV) bisa meningkat jika Indonesia memanfaatkan tren mineral kritis.

Mercantilisme China: Banjirnya barang murah dari China ke pasar global bisa menekan industri lokal Indonesia, terutama UMKM yang belum kompetitif.

Dampak: Pemerintah mungkin perlu memperkuat kebijakan antidumping atau insentif untuk industri lokal.

4. Dampak Transisi Energi dan Mineral Kritis

Permintaan Global: Lonjakan kebutuhan mineral kritis (nikel, tembaga) untuk energi hijau adalah peluang besar bagi Indonesia, produsen nikel terbesar dunia.

Dampak Positif: Ekspor nikel olahan melonjak (naik 20% YoY pada 2024), dan kebijakan hilirisasi Prabowo diperkirakan akan diperkuat untuk menarik investasi dari Tesla atau CATL.

Tantangan: Tekanan dari Uni Eropa untuk regulasi lingkungan yang lebih ketat (misalnya EU Deforestation Regulation) bisa membatasi ekspor jika Indonesia tidak memenuhi standar.

Harga Energi: Ketidakpastian geopolitik (Rusia-Ukraina, Timur Tengah) menjaga harga minyak tinggi (Brent sekitar $80-85 per barel). Indonesia sebagai importir netto minyak terbebani oleh subsidi BBM yang membengkak.

Dampak: Anggaran subsidi energi (Rp200-300 triliun) bisa mengurangi ruang fiskal untuk program sosial seperti MBG.

5. Dampak Ketidakpastian Geopolitik

Konflik Global: Jika AS mengurangi dukungan ke Ukraina atau meningkatkan tensi dengan China, harga komoditas (minyak, gas, pangan) akan terus fluktuatif, memengaruhi inflasi di Indonesia.

Dampak: Kenaikan harga pangan (beras, gula) bisa memperburuk tekanan ekonomi rumah tangga, terutama jelang Ramadan 2025.

Hubungan Indonesia-AS: Pemerintahan Trump mungkin menekan Indonesia untuk mendukung kebijakan anti-China, yang bisa memengaruhi hubungan dagang dengan Beijing (mitra dagang terbesar Indonesia)

Ringkasan Dampak di Indonesia

Ekonomi: Pertumbuhan PDB Indonesia diproyeksi 4,9%-5,2% pada 2025 (Bank Dunia), lebih lambat dari target 6%-7% pemerintah, akibat tekanan eksternal dan fiskal domestik.

Masyarakat: Daya beli turun karena inflasi (diperkirakan 3,5%-4% dengan PPN 12%) dan volatilitas harga pangan/energi.

Peluang: Hilirisasi mineral dan perdagangan regional bisa jadi penyelamat jika dikelola baik.

Tantangan: Rupiah lemah, utang meningkat, dan risiko perdagangan global membutuhkan respons cepat dari pemerintah.

Aspek Tertentu: Fokus pada Perdagangan. Jika kita ambil aspek kebijakan perdagangan global, dampaknya di Indonesia sangat signifikan:

• Positif: Indonesia bisa memanfaatkan fragmentasi untuk memperkuat posisi di ASEAN dan menarik relokasi rantai pasok dari China.
• Negatif: Tarif AS dan persaingan dengan negara tetangga bisa mengurangi pangsa pasar ekspor tradisional.

Respon Ideal: Pemerintah perlu insentif untuk UMKM, percepatan FTA (Free Trade Agreement), dan diversifikasi pasar ekspor.

Dampak Nyata pada Operasional UMKM

• Penurunan Daya Beli: Kombinasi inflasi global (diproyeksi 4%), PPN 12%, dan volatilitas pangan (beras, gula) mengurangi daya beli masyarakat, terutama jelang Ramadan 2025.
• Contoh: UMKM makanan dan minuman di pasar lokal melaporkan stok menumpuk karena konsumen beralih ke kebutuhan pokok.
• Akses Pasar: UMKM yang tidak terhubung ke e-commerce atau ekspor kesulitan bertahan, sementara yang adaptif (misalnya via TikTok Shop) masih bisa meraup keuntungan meski terbatas.
• Ketahanan: Banyak UMKM kecil (skala mikro) tutup sementara atau beralih ke sektor informal karena tidak mampu menyerap guncangan biaya.

Rekomendasi untuk UMKM

1. Digitalisasi: Manfaatkan platform e-commerce untuk menjangkau pasar baru, terutama ASEAN.
2. Efisiensi: Kurangi ketergantungan pada impor dengan mencari alternatif lokal atau hemat energi.
3. Dukungan Pemerintah: UMKM perlu insentif pajak sementara (misalnya penundaan PPN) dan pelatihan ekspor, yang belum terlihat kuat dari kebijakan saat ini.

Read More

Anggaran sektor publik dan contohnya

A.Pendahuluan

Proses penyusunan anggaran sektor publik umumnya disesuaikan dengan peraturan lembaga yang lebih tinggi. Sejalan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintaha Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lahirlah tiga paket perundang-undangan, yaitu UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UUNo 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang telah membuat perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengatuan keuangan, khususnya Perencanaan dan Anggaran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Proses atau mekanisme anggaran pada dasarnya dapat kita bedakan menjadi 2 (dua) pokok utama, yaitu anggaran sektor publik dan anggaran sektor privat. Penjelasan singkatnya adalah bahwa anggaran sektor publik merupakan Anggaran yang mekanismenya sebagai anggaran umum, dibelanjakan untuk umum, dan didayagunakan oleh umum.  Selain itu,  pertanggungjawaban dari anggaran sektor publik biasanya mengatasnamakan organisasi resmi pemerintah, atau yang dikelola oleh pemerintah, seperti BUMN atau BUMD. 

Lalu bagaimana dengan anggaran sektor privat? Jawabannya adalah kebalikan dari sektor publik. Namun dalam bahasan kali ini, saya  lebih fokus kepada bahasan topik anggaran sektor publik. 

B.Jenis anggaran

1.Sektor Publik oleh Pemerintah untuk kebutuhan pemerintah.

Jenis anggaran ini khusus membahas hal-hal yang berkaitan dengan belanja pemerintah, guna menentukan anggaran dalam Negeri yang sifatnya  untuk kebutuhan pemerintah.  Maksudnya tiada lain untuk menguatkan aset pemerintah, dan pemenuhan kebutuhan rakyat dalam jangka waktu yang ditetapkan Seperti anggaran operasional  dan modal serta investasi. 

• Anggaran operasional, ini berfungsi sebagai perencana untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang ditargetkan oleh pemerintah. Seperti anggaran belanja Negara, untuk  kebutuhan sandang pangan, kebutuhan bahan bakar, obat-obatan, dan sebagainya yang menyangkut kebutuhan sehari-hari. Anggaran operasional inilah yang nantinya disebut sebagai belanja rutin Negara. Rutin maksudnya disini adalah belanja rutin setiap tahun anggaran.
• Anggaran Modal/Investasi, Anggaran modal menunjukan rencana jangka panjang dan pembelanjaan tetap seperti anggaran untuk militer guna perelengkapan persenjataan, peralatan operasional kebutuhan pemerintah, transportasi publik, dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja investasi / modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaan. Anggaran berfungsi sebagai alat politis yang digunakan untuk memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan pada sektor tersebut.

2.Sektor publik oleh pemerintah langsung atau perantara untuk kebutuhan Rakyat


Ada dua jenis yang kita temukan dalam berbagai sumber dan literatur akuntansi publik, yakni:

1. Anggaran Tradisional
2. New Public Management

Penjelasan:
1.Anggaran tradisional
Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang banyak digunakan di negara berkembang dewasa ini. Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu:

• Pendekatan Incrementalisme

Anggaran tradisional bersifat incrementalism, yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya. Seperti di Indonesia saat ini, prinsip ini masih berlaku. Misalnya APBN/APBD 2015 di susun berdasarkan anggaran tahun sebelumnya, yakni Anggaran tahun 2014. Prinsip yang diterapkan dengan memperhitungkan kekurangan dan masalah apa saja yang harus di selesaikan dengan anggaran yang terbaru.

• Pendekatan melalui mekanisme susunan anggaran yang bersifat line-item.

Prinsip anggaran dengan metode ini cenderung monoton. Sekalipun lebih meyakinkan. Saya sebut meyakinkan karena metode ini tidak dapat di ubah, dan di korupsi-kan. Mekanisme nya setiap item yang telah ditetapkan menjadi baku.

2.New Public Management

Mekanisme anggaran jenis ini merupakan jenis baru. Walaupun pada faktanya jenis ini sudah ada sejak tahun 80-an. Jika anggaran tradisional berfokus pada berfokus pada pengawasan dan pertanggungjawaban yang terpusat, lain jika new public management, karena anggaran ini fokusnya pada kinerja organisasi. Dalam New Public Management telah berkembang beberapa pendekatan, seperti pemdekatan PPBS (Planning, programming & budgeting system ), ZBB ( Zero based budgeting ), dan teknik anggaran kinerja atau performance budgeting. Model New Public Management mulai dikenal tahun 1980-an dan kembali populer tahun 1990-an yang mengalami beberapa bentuk inkarnasi, misalnya munculnya konsep “managerialism” ( Pollit, 1993 ); “market-based public administration“( Lan,Zhiyong,And Rosenbloom, 1992).

C.Fungsi anggaran

1. Anggaran sebagai alat perencanaan,

• Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Fungsi anggaran sebagai alat perencanaan adalah:
• Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan,
• Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya,
• Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun
• Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

2. Anggaran sebagai alat pengendalian,

Memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran. 

Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu:

1. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan
2. Menghitung selisih anggaran
3. Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan atas suatu varians
4. Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.

3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal,maksudnya  digunakan sebagai alat menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

4. Anggaran sebagai alat politik, sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik.

5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi, yakni komunikasi antar bagian dalam pemerintahan. Disamping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif selaku pembuat kebijakan fiskal. 

6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja  eksekutif, dan legislatif, mereka akan  dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi anggaran. Jika Negara mengalami defisit anggaran, bukan tidak mungkin yang disalahkan adalah kinerja mereka. Apakah mereka menggunakan anggaran tidak pada tempatnya, atau memang tidak membuat perencanaan yang matang.

7. Anggaran sebagai alat motivasi  untuk memotivasi manajer, dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

D. Proses penyusunan anggaran

Proses ini  harus melalui 3 tahapan, agar anggaran yang nantinya di susun sebagai  APBN/APBN dapat direalisasikan sesuai rencana. Diantaranya harus melalui tahapan-tahapan berikut:

• Tahap persiapan anggaran

Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiranj pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu diulakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Selain itu, harus disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran.

• Tahap ratifikasi

Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Dalam tahapan ini diperlukan sikap independen eksekutif dan profesionalismenya. Karena dalam tahapan ini seringkali ada benturan-benturan dari anggota legislatif karena adanya kepentingan partai politik. Selain itu, kuatnya sikap kepartaian ini membuat sistem voting di legislatif mau tidak mau membuat para eksekutif lebih bekerja keras untuk fokus dan adil, serta rasional. Tentunya hal ini jika kita kaitkan dengan anggaran umum pemerintah, seperti RAPBN/ RAPBD tahunan. 

• Tahap implementasi/pelaksanaan anggaran

 Dalam tahap ini yang paling penting adalah yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Dengan sistem informasi yang canggih, tentunya celah untuk menyalahgunakan anggaran akan lebih sulit. Kecuali ada oknum-oknum tertentu yang bermain di belakang layar. 

• Tahap pelaporan dan evaluasi

Tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap budget reporting and evaluation tidak akan menemukan banyak masalah.

E.Karakteristik Anggaran

1. Anggaran mempunyai karakteristik:
2. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan.
3. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun.
4. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajeman untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
5. Usulan angggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.
6. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

F.Perubahan Pendekatan Anggaran

Pendekatan baru dalam sistem anggaran publik cenderung memiliki karakteristik umum sebagai berikut:

• Komprehensif/komperatif, prinsipnya umum, dan harus mencakup berbagai cabang aspek yang di tuju, seperti misalnya aspek ekonomi, harus mencakup anggaran untuk ekonomi kreatif, padat karya, industri kecil UKM, usaha ternak, dan sebagainya.

• Terintegrasi dan lintas departemen, dengan kata lain, satu putusan mengenai anggaran harus terhubung dan dapat disatu-padukan. Saling terkait, seperti misalnya departemen keuangan dan dinas ketenagakerjaan, untuk pengembangan usaha warga padat karya. Misalnya banyak, diantaranya adalah lembaga kursus sekalian konveksi, atau usaha ternak domba, sapi. Semua prosesnya  terhubung dengan menteri keuangan dan dinas terkait.

• Proses pengambilan keputusan yang rasional

• Berjangka panjang

• Spesifikasi tujuan dan perangkingan prioritas

• Analisi total cost dan benefit (termasuk oppotunity cost)

• Berorientasi input, output dan outcome, bukan sekedar input.

• Adanya pengawasan kinerja. Hal ini untuk meminimalisir ruang korupsi dan penyelahgunaan wewenang anggaran.

Read More