Revisi Undang-undang TNI : Ada 15 Posisi yang tidak harus mundur

Pada 20 Maret 2025, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia mengesahkan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang memicu berbagai reaksi dari masyarakat dan pemerhati demokrasi. Revisi ini mencakup beberapa perubahan signifikan yang dianggap dapat mempengaruhi tatanan sipil dan militer di Indonesia. Strategi News-Amnesty Indonesia

Perubahan Utama dalam Revisi UU TNI

Penempatan Prajurit Aktif di Jabatan Sipil

Revisi ini memperluas daftar jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif, dari sebelumnya 10 posisi menjadi 16 posisi. Penambahan tersebut mencakup lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Langkah ini menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya praktik "dwi fungsi" TNI, di mana militer memiliki peran dominan dalam urusan sipil, mirip dengan era Orde Baru.

Perpanjangan Usia Pensiun Prajurit

Usia pensiun bagi prajurit TNI diperpanjang:

• Perwira biasa: dari 58 tahun menjadi 60 tahun. (KOMPAS.com)
• Perwira bintang dua: hingga 61 tahun. (KOMPAS.com Strategi News)
• Perwira bintang tiga: hingga 62 tahun.
• Perwira bintang empat: hingga 65 tahun.(KOMPAS.com-Strategi News)

Perubahan ini menimbulkan kekhawatiran terkait potensi hambatan dalam regenerasi kepemimpinan di tubuh TNI.

Pengerahan Kekuatan Militer di Bawah Kendali Presiden

Revisi menempatkan pengerahan dan penggunaan kekuatan militer sepenuhnya di bawah kendali presiden, bukan lagi panglima TNI. Hal ini memicu kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan kekuasaan, terutama jika militer digunakan untuk merespons protes masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang tidak terkait dengan ancaman pertahanan negara.

Kekhawatiran Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat

Sejumlah organisasi masyarakat sipil, termasuk Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, menyatakan bahwa revisi UU TNI ini berpotensi mengembalikan praktik dwi fungsi TNI dan menguatkan militerisme di Indonesia. Mereka menyoroti bahwa perluasan peran TNI dalam jabatan sipil dapat mengaburkan batas antara fungsi militer dan sipil, yang seharusnya terpisah dalam negara demokrasi. (Amnesty Indonesia-Strategi News)

Amnesty International Indonesia juga menyoroti bahwa penempatan prajurit TNI aktif di lembaga sipil seperti Kejaksaan Agung dan KKP tidak tepat, karena fungsi utama TNI adalah sebagai alat pertahanan negara, sementara lembaga-lembaga tersebut memiliki fungsi penegakan hukum dan pengelolaan sumber daya yang seharusnya dijalankan oleh sipil.  (Amnesty Indonesia)

Dampak Terhadap Ekonomi dan Iklim Investasi

Selain implikasi politik, revisi UU TNI juga diperkirakan berdampak pada sektor ekonomi dan iklim investasi. Keterlibatan militer dalam jabatan sipil, terutama di sektor strategis yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor mengenai tata kelola perusahaan dan potensi konflik kepentingan. Dominasi militer dalam ekonomi seringkali dikaitkan dengan praktik monopoli dan penurunan daya saing. (Strategi News)

Tuntutan Mundur bagi Prajurit Aktif yang Menduduki Jabatan Sipil

Menanggapi pengesahan revisi UU TNI, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mendesak agar 2.569 perwira TNI aktif yang saat ini menduduki jabatan sipil segera mengundurkan diri atau pensiun dini dari dinas militer. Hal ini merujuk pada Pasal 47 ayat 2 dalam draf RUU TNI yang menyatakan bahwa prajurit dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dini dari dinas aktif keprajuritan. (KOMPAS.com dan Amnesty Indonesia)

Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru-baru ini disahkan mencakup perubahan pada tiga pasal utama:​

Pasal 3: Kedudukan TNI

Ayat 1: Menegaskan bahwa dalam hal pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berada di bawah presiden.​ Sindonews

Ayat 2: Menyatakan bahwa kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi yang berkaitan dengan perencanaan strategis berada dalam koordinasi Kementerian Pertahanan.​Antara News-Sindonews

Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan keteraturan administrasi antara TNI dan instansi pemerintah lainnya.

Pasal 53: Usia Pensiun Prajurit TNI

Revisi ini menaikkan batas usia pensiun prajurit TNI, bervariasi antara 55 hingga 62 tahun, tergantung pada pangkat dan jabatan.

Pasal 47: Jabatan Sipil yang Dapat Diduduki Prajurit TNI Aktif

Ayat 1: Menambah jumlah kementerian/lembaga yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif dari 10 menjadi 15, termasuk:​ 

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2. Dewan Pertahanan Nasional
3. Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden
4. Intelijen Negara
5. Siber dan/atau Sandi Negara
6. Lembaga Ketahanan Nasional
7. Search and Rescue (SAR) Nasional
8. Narkotika Nasional
9. Pengelola Perbatasan
10. Kelautan dan Perikanan
11. Penanggulangan Bencana
12. Penanggulangan Terorisme
13. Keamanan Laut
14. Kejaksaan Republik Indonesia
15. Mahkamah Agung

Ayat 2: Menyatakan bahwa prajurit yang menduduki jabatan sipil di luar 15 kementerian/lembaga tersebut harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. ​-Sindonews

Perubahan-perubahan ini dirancang untuk menyesuaikan peran dan fungsi TNI dalam struktur pemerintahan serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi.

Kesimpulan

Revisi UU TNI yang baru saja disahkan menimbulkan berbagai kekhawatiran terkait potensi kembalinya dominasi militer dalam urusan sipil, hambatan dalam regenerasi kepemimpinan TNI, serta dampaknya terhadap ekonomi dan iklim investasi. Penting bagi pemerintah dan DPR untuk mempertimbangkan masukan dari berbagai elemen masyarakat guna memastikan bahwa reformasi sektor keamanan berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan supremasi sipil.-Amnesty Indonesia

Read More

berkas jenderal andika perkasa sudah lengkap syarat administrasi sudah terverifikasi

 Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan bahwa dokumen yang menjadi administrasi calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sudah lengkap.

Kelengkapan itu dapat dipastikan usai Komisi I DPR dan Kepala Kelompok Fraksi (Kapoksi) melakukan verifikasi dokumen Andika.

"Pada hari ini, pukul 14.00 Pimpinan K
omisi I dan Kapoksi telah melakukan verifikasi dokumen terhadap Calon Panglima TNI atas nama Andika Perkasa. Dengan demikian lengkap verifikasi administrasi," kata Meutya Hafid, Jumat (5/11/2021).

Adapun dokumen yang sudah diverifikasi antara lain, data riwayat hidup, Nomor Pokok Wajib Pajak, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan Surat Keterangan Bersih Diri/Sehat (SKBD). 

"Dalam dokumen Jenderal Andika beristeri satu dan memiliki dua anak. Dalam dokumen juga disebutkan telah melaporkan LHKPN pada Juni 2021, lalu telah melaporkan pajak terakhir 20 Juni 2021 serta keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani sesuai keterangan dokter dengan hasil PCR negative," tutur Meutya. 

Meutya memastikan bahwa uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test Andika Perkasa bakal diadakam Sabtu (6/11).

"Verifikasi Faktual direncanakan dilakukan setelah RDPU pada hari Minggu, 7 November 2021," tandasnya. (sumber publish : suara.com)

Read More

penunjukkan Jenderal Andika sebagai calon tunggal Panglima TNI tidak sesuai dengan pola rotasi pergantian Panglima TNI berdasarkan UU TNI

Merujuk UU Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 13 ayat 2 disebutkan pergantian Panglima TNI diangkat dan diberhentikan Presiden dengan persetujuan DPR. Mengacu mekanisme penetapan Panglima TNI, Presiden harus mengirimkan satu orang calon atau nama ke DPR untuk mendapatkan persetujuan.

Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid mengatakan Presiden Joko Widodo perlu mempertimbangkan ulang keputusannya  mengajukan nama Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Bahkan, menurut Usman, sikap Koalisi yang terdiri dari 14 LSM itu menolak usulan nama calon Panglima TNI baru oleh Presiden Jokowi ke DPR RI.

"Rencana presiden untuk mengangkat Panglima TNI yang baru dengan mengajukan nama KSAD Jenderal Andika Perkasa itu harus dipertimbangkan ulang," kata Usman dalam konferensi pers yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan secara virtual, Kamis (4/11).

Menurut Usman, Jokowi semestinya mengajukan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI baru. "Semestinya presiden mengangkat Kepala staf Angkatan Laut sebagai pejabat panglima TNI yang baru. 

Selain itu, orientasi pertahanan berbasis negara kepulauan saat ini begitu penting. Terlebih saat ini situasi di Laut China Selatan terus memanas. Karenanya, kata Usman, dibutuhkan Calon Panglima yang memiliki wawasan pertahanan di sektor kelautan.

"Kita perlu seorang panglima yang memiliki cakrawala berpikir tentang pertahanan strategis di sektor kelautan atau di sektor kepulauan," kata Usman.

Disisi lain, Pengamat pertahanan Andi Widjajanto menilai masa jabatan Jenderal Andika Perkasa yang singkat menjadi salah satu pertimbangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuknya sebagai calon tunggal Panglima TNI.

Mantan sekretaris Kabinet Jokowi-JK itu juga menjelaskan tidak ideal jika eskalasi politik sedang naik di tahun 2024 untuk melakukan pergantian Panglima TNI dan para anggota DPR pastinya akan fokus untuk menghadapi pemilu.

Namun siapa pun nama yang diusulkan, itu menjadi hak prerogatif presiden. Melansir jurnal Media Hukum berjudul 'Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945' produksi Universitas Mataram, hak prerogatif dimiliki kepala negara untuk melakukan sesuatu tanpa harus meminta persetujuan terhadap lembaga lain.

Read More