undang-undang masa pemerintahan SBY jilid I
UNDANG-UNDANG ERA PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Sejak 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2009
Hallo sobat, anda tau tidak Undang-undang yang dilahirkan masa pemerintahan Bapak SBY ada berapa? tentang apa saja? kalau mau jawabannya, sobat bisa kunjungi website DPR-RI. Semuanya ada. Terus apa bedanya dengan yang saya tulis? Bedanya hanya dalam rincian dan jumlah total per kabinetnya. yah hitung-hitung update postingan aja :D
Susilo Bambang Yudhoyono atau yang lebih akrab kita kenal dengan sapaan "SBY" adalah Presiden Republik Indonesia ke-6. Masa bhakti untuk jabatan presiden sejak 20-oktober-2004 hingga 20-oktober 2009.
 |
| image from wikipedia |
Di Masa pemerintahan Beliau, Undang-undang yang pertama kali diterbitkan oleh DPR-RI selaku partner pemerintah adalah Undang-undang tentang WAKAF pada 27-oktober-2004, yakni seminggu setelah pelantikannya. SBY menjadi Presiden selama 2 (dua) periode. Untuk periode pertama, sejak 20 oktober 2004 hingga 20 oktober 2009, Undang-undang yang diterbitkan lumayan banyak. Periode pertama di awali dengan Undang-undang No. 41 tentang WAKAF tahun 2004, dan di akhir periode pertama pada tahun 2009 dilahirkan Undang-undang No. 42 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.
Untuk lebih jelasnya, sobat bisa melihat catatan di bawah:
DAFTAR UNDANG-UNDANG TAHUN 2004
No. 41 WAKAF
DAFTAR UNDANG-UNDANG TAHUN 2005
No. 1 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005
No. 2 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menjadi Undang-Undang
No. 3 Sistem Keolahragaan Nasional
No. 4 Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten
No. 5 Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung
No. 6 Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo
No. 7 Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara
No. 8 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
No. 11 Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)
No. 12 Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
No. 14 GURU DAN DOSEN
Total : 11 undang-undang 2005
DAFTAR UNDANG-UNDANG TAHUN 2006
No. 1 Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
No. 2 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2003
No. 3 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
No. 4 Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian)
No. 5 Pengesahan International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1997)
No. 6 Pengesahan International Convention For the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999)
No. 7 Pengesahan United Natlons Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)
No. 8 Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana
No. 9 Sistem Resi Gudang
No. 10 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menjadi UU
No. 11 Pemerintahan Aceh
No. 12 Kewarganegaraan Republik Indonesia
No. 13 Perlindungan Saksi dan Korban
No. 14 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006
No. 15 Badan Pemeriksa Keuangan
No. 16 Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
No. 17 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
No. 18 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
No. 19 Dewan Pertimbangan Presiden
No. 20 Pengesahan Konvensi tentang Pelarangan Penggunaan, Penimbunan, Produksi dan Transfer Ranjau Darat Anti Personel dan Pemusnahannya.
No. 21 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan.
No. 22 Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004
No. 23 Administrasi Kependudukan
Total : 23 undang-undang 2006
DAFTAR UNDANG-UNDANG TAHUN 2007
No. 1 Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan
No. 2 Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur
No. 3 Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur
No. 4 Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara
No. 5 Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara
No. 6 Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat
No. 7 Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
No. 8 Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
No. 9 Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara
No. 10 Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara
No. 11 Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo
No. 12 Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat
No. 13 Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
No. 14 Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
No. 15 Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara
No. 16 Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur
No. 17 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
No. 18 Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas Landas Kontinen, 2003
No. 19 Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya di Provinsi Papua
No. 20 Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina tentang kegiatan kerjasama di Bidang Pertahanan dan Keamanan
No. 21 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
No. 22 Penyelenggara Pemilihan Umum
No. 23 Perkeretaapian
No. 24 Penanggulangan Bencana
No. 25 Penanaman Modal
No. 26 Penataan Ruang
No. 27 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
No. 28 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
No. 29 Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
No. 30 Energi
No. 31 Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku
No. 32 Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten
No. 33 Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung
No. 34 Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur
No. 35 Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat
No. 36 Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur
No. 37 Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara
No. 38 Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara
No. 39 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
No. 40 Perseroan Terbatas
No. 41 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
No. 42 Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea (Treaty on Extradition Between The Republic Of Indonesia and The Republic Of Korea)
No. 43 Perpustakaan
No. 44 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000
No. 45 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008
No. 46 Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005
No. 47 Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia tentang kerangka kerjasama keamanan
No. 48 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum dalam rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi NAD dan Kep.Nias Provinsi SUMUT menjadi UU
Total : 48 undang-undang 2007
DAFTAR UNDANG-UNDANG TAHUN 2008
No. 1 Pengesahan Ilo Convention No. 185 concerning Revising the Seafarers Identity Documents Convention, 1958 (Konvensi Ilo No. 185 mengenai Konvensi perubahan dokumen identitas Pelaut, 1958)
No. 2 Partai Politik
No. 3 Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah di Provinsi Papua
No. 4 Pembentukan Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua
No. 5 Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua
No. 6 Pembentukan Kabupaten Nduga di Provinsi Papua
No. 7 Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua
No. 8 Pembentukan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua
No. 9 Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia
No. 10 Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
No. 11 Informasi dan Transaksi Elektronik
No. 12 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
No. 13 Penyelenggaraan Ibadah Haji
No. 14 Keterbukaan Informasi Publik
No. 15 Pengesahan Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam masalah Pidana)
No. 16 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008
No. 17 Pelayaran
No. 18 Pengelolaan Sampah
No. 19 Surat Berharga Syariah Negara
No. 20 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
No. 21 Perbankan Syariah
No. 22 Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara
No. 23 Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara
No. 24 Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu
No. 25 Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi
No. 26 Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat
No. 27 Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah
No. 28 Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan
No. 29 Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara
No. 30 Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara
No. 31 Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku
No. 32 Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku
No. 33 Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau
No. 34 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
No. 35 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang
No. 36 Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
No. 37 Ombudsman Republik Indonesia
No. 38 Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)
No. 39 Kementerian Negara
No. 40 Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
No. 41 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009
No. 42 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
No. 43 Wilayah Negara
No. 44 Pornografi
No. 45 Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara
No. 46 Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara
No. 47 Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara
No. 50 Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung
No. 51 Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten
No. 52 Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur
No. 53 Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara
No. 54 Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua
No. 55 Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua
No. 56 Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat
Total : 54 undang-undang 2008
DAFTAR UNDANG-UNDANG TAHUN 2009
No. 1 Penerbangan
No. 3 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
No. 4 Pertambangan Mineral dan Batubara
No. 5 Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Tindak Pidana Transnasional yang terorganisasi)
No. 9 Badan Hukum Pendidikan
No. 10 Kepariwisataan
No. 11 Kesejahteraan Sosial
No. 12 Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau
No. 13 Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat
No. 14 Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi
No. 15 Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, Dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi
No. 16 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
No. 17 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Thn.2009 Perubahan Atas Undang-Undang No.10 Thn.2008 Tentang Pemilihan Anggota DPR,DPD.Dan DPRD Menjadi Undang-Undang
No. 18 Peternakan Dan Kesehatan Hewan
No. 19 Pengesahan Stockholm Convention On Persistent Organic Pollutants (Konvensi Stockholm Tentang Bahan Pencemar Organik Yang Persisten)
No. 20 Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan
No. 21 Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 Yang Berkaitan Dengan Konservasi Dan Pengelolaan Sediaan Ikan Yang Beruaya Terbatas Dan Sediaan Ikan Yang Beruaya Jauh
No. 22 Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
No. 23 Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
No. 24 Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan
No. 25 Pelayanan Publik
No. 27 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
No. 28 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
No. 29 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN
No. 30 KETENAGALISTRIKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
No. 31 TENTANG METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
No. 32 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
No. 33 PERFILMAN
No. 34 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
No. 35 NARKOTIKA
No. 36 KESEHATAN
No. 37 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN MENJADI UNDANG-UNDANG
No. 38 POS
No. 39 KAWASAN EKONOMI KHUSUS
No. 40 KEPEMUDAAN
No. 41 PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
No. 42 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
No. 1 Penerbangan
No. 3 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
No. 4 Pertambangan Mineral dan Batubara
No. 5 Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Tindak Pidana Transnasional yang terorganisasi)
No. 9 Badan Hukum Pendidikan
No. 10 Kepariwisataan
No. 11 Kesejahteraan Sosial
No. 12 Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau
No. 13 Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat
No. 14 Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi
No. 15 Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, Dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi
No. 16 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
No. 17 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Thn.2009 Perubahan Atas Undang-Undang No.10 Thn.2008 Tentang Pemilihan Anggota DPR,DPD.Dan DPRD Menjadi Undang-Undang
No. 18 Peternakan Dan Kesehatan Hewan
No. 19 Pengesahan Stockholm Convention On Persistent Organic Pollutants (Konvensi Stockholm Tentang Bahan Pencemar Organik Yang Persisten)
No. 20 Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan
No. 21 Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 Yang Berkaitan Dengan Konservasi Dan Pengelolaan Sediaan Ikan Yang Beruaya Terbatas Dan Sediaan Ikan Yang Beruaya Jauh
No. 22 Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
No. 23 Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
No. 24 Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan
No. 25 Pelayanan Publik
No. 27 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
No. 28 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
No. 29 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN
No. 30 KETENAGALISTRIKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
No. 31 TENTANG METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
No. 32 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
No. 33 PERFILMAN
No. 34 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
No. 35 NARKOTIKA
No. 36 KESEHATAN
No. 37 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN MENJADI UNDANG-UNDANG
No. 38 POS
No. 39 KAWASAN EKONOMI KHUSUS
No. 40 KEPEMUDAAN
No. 41 PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
No. 42 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
Nah sobat,, demikianlah undang-undang yang dilahirkan oleh pemerintahan SBY dengan kabinet Indonesia Bersatu Jilid I. Total jumlah Undang-Undang berjumlah 173. Dengan rincian sebagai berikut:
2004 1
2005 11
2006 23
2007 48
2008 54
2009 37 +
= 174
Pada tahun 2004 hanya 1 Undang-undang, sebelumnya Undang-undang di susun dan di tandatangani oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Catatan lainnya adalah bahwa tidak setiap Undang-undang tersebut berurutan nomornya, karena adakalanya RUU nya belum di setujui, atau perlu pembahasan lebih lanjut.
Ok sobat, kita lanjut lagi nanti untuk mengulas Undang-undang yang di lahirkan di Masa pemerintahan SBY jilid II. Insya Allah.
2004 1
2005 11
2006 23
2007 48
2008 54
2009 37 +
= 174
Pada tahun 2004 hanya 1 Undang-undang, sebelumnya Undang-undang di susun dan di tandatangani oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Catatan lainnya adalah bahwa tidak setiap Undang-undang tersebut berurutan nomornya, karena adakalanya RUU nya belum di setujui, atau perlu pembahasan lebih lanjut.
Ok sobat, kita lanjut lagi nanti untuk mengulas Undang-undang yang di lahirkan di Masa pemerintahan SBY jilid II. Insya Allah.
NIKON%2BCOOLPIX%2BL19%2BCOOLPIX%2BL19%2BV1.0(640x480).JPG)
BENQ%2BDIGITAL%2BCAMERA%2BBenQ%2BDC%2BE800(670x503).JPG)
.JPG)
.JPG)
