sistem informasi perizinan pemerintah daerah

1. Pendahuluan

SIM perizinan lebih akurat

Sistem informasi perizinan digunakan untuk pengolahan data perizinan di lingkungan pemerintah daerah antara lain SIM HO (izin gangguan), SIM SIUP (usaha perdagangan), SIM TDP (tanda daftar perusahaan). Sistem ini di kelola oleh Dinas Perizinan. Sistem ini tergolong sistem yang sangat krusial untuk dikembangkan, hal ini cukup beralasan mengingat izin untuk penyelenggaraan, atau pengadaan suatu proyek, pemakaian sumber daya alam, dan lain sebagainya memang harus serba cepat, mudah, dan aman. Anda bisa bayangkan, jika suatu saat anda ingin memperoleh izin atas usaha anda, tiba-tiba harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun agar dapat izinnya. Tentu akan membuat kita jenuh bahkan putus asa. Uang udah masuk, izin belum kelar. heheh

2. Jenis-jenis perizinan Pemerintah Daerah

Di Indonesia, sistem perizinan itu terbilang sangat banyak, baik daerah maupun pusat, sama-sama mengantongi izin dan perizinan. Ada yang mudah atau dimudahkan prosesnya, tergantung seberapa besar dampak kekuatan  hukumnya, dampak lingkungan, dampak sosial. 

Perizinan apa saja yang ada di pemerintah daerah? jawabnya. Diantaranya adalah:

A. Izin Pemakaian Air Tanah

1. Izin Pemakaian Air Tanah dari Sumur Gali/Pantek/Pasak    
2. Izin Pemakaian Air Tanah dari Sumur Bor
3. Izin Pemakaian Air Tanah dari Mata Air
4. Izin Pengusahaan Air Tanah dari Sumur Gali/Pantek/Pasak
5. Izin Pengusahaan Air Tanah dari Sumur Bor     
6. Izin Pengusahaan Air Tanah dari Mata Air
7. Izin Eksplorasi Air Tanah
8. Izin Pengeboran Air Tanah  

B. Izin Usaha

1. Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT) 
2. Surat Izin Juru Bor (SIJB)
3. Surat Tanda Instalasi Bor (STIB)
4. Izin Penurapan
5. Izin Dewatering
6. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
7. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)
8. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUPKAN)
9. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
10. Surat Izin Pembudidayaan Ikan (SPI)
11. Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR)
12. Surat Izin Usaha Depo / Toko Obat Ikan (SIUDOI)
13. Surat Izin Usaha Toko Hias/Aquarium (SIUTA)
14. Surat Izin Usaha Pemancingan Ikan (SIUPKANI)
15. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
16. Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
17. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
18. Tanda Daftar Usaha Perseorangan (TDUP)
19. Izin Usaha Hotel Melati
20. Izin Usaha Hotel Bintang
21. Izin Usaha Penginapan
22. Izin Usaha Penginapan Remaja 
23. Izin Usaha Pondok Wisata
24. Izin Usaha Taman Rekreasi
25. Izin Usaha Gelanggang Renang
26. Izin Usaha Pemandian Alam
27. Izin Usaha Padang Golf
28. Izin Usaha Kolam Renang
29. Izin Usaha Pemancingan
30. Izin Usaha Gelanggang Permainan &Ketangkasan
31. Izin Usaha Gelanggang Bola Gelinding/bowling
32. Izin Usaha Rumah Bilyar
33. Izin Usaha Jasa Karaoke/Cafe 
34. Izin Usaha Bioskop
35. Izin Usaha Salon Rias dan Rias Pengantin
36. Izin Usaha Sarana dan Fasilitas Olah Raga
37. Izin Usaha Diskotik
38. Izin Usaha Panti Pijat
39. Izin Usaha Mandi Uap
40. Izin Usaha Pasar Seni dan Pameran
41. Izin Usaha Teater/ Panggung Terbuka
42. Izin Usaha Teater Terbuka
43. Izin Usaha Dunia Fantasi
44. izin Usaha Teater Satwa dan Pentas Pertunjukan Satwa
45. Izin Usaha Fasilitas Wisata Tirta &Rekreasi Air
46. Izin Usaha Pusat Kebugaran / Health Center 
47. Izin Usaha Pertunjukan Temporer 
48. Izin Usaha Bazar 
49. Izin Usaha Barber Shop 
50. Izin Usaha Restoran 
51. Izin Usaha Rumah Makan 
52. Izin Usaha Jasa Boga 
53. Izin Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata
54. Izin Usaha Agen Perjalanan Wisata 
55. Izin Usaha Pramuwisata 
56. Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata 
57. Izin Usaha Jasa Konsultan Pariwisata 
58. Izin Usaha Jasa Konvensi Perjalanan Insentif Pameran 
59. Izin Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam 
60. Persetujuan Prinsip Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum 
61. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil
62. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah 
63. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar
64. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro
65. izin Usaha Industri (IUI)
66. Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL)

C. Izin Penyelenggaraan

1. Izin Penyelenggaraan Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar
2. Izin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan Estetika Tipe Pratama
3. Izin Penyelenggaraan Klinik Tipe Pratama
4. Izin Penyelenggaraan Klinik Tipe Utama
5. Izin Pendirian Rumah Sakit Umum Tipe C
6. Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Tipe C
7. Izin Pendirian Rumah Sakit Umum Tipe D
8. Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Tipe D
9. Izin Pendirian Rumah Sakit Khusus Tipe C
10. Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus Tipe C
11. Izin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan Estetika Tipe Utama
12. Izin Apotek
13. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik
14. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
15. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik
16. Izin Penyelenggaraan Optikal
17. Izin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Fisioterapis

D. Izin Perusahaan dan perhotelan dan Angkutan

1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Koperasi
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan Perorangan
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Komanditer
5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Firma
6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Bentuk Perusahaan Lain
7. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
8. Tanda Daftar Gudang
9. Persetujuan Prinsip Hotel dan Penginapan
10. Persetujuan Prinsip Usaha Jasa Pariwisata
11. Persetujuan Prinsip Obyek Daya Tarik Wisata
12. Izin Usaha Angkutan
13. Izin Trayek
14. Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek 

E. Izin bidang kesehatan dan kebugaran

1. Izin Toko Obat
2. Izin Toko Alat Kesehatan
3. Izin Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA)
4. Izin Pengelolaan Pestisida (Pest Control)
5. Izin Praktik Bidan
6. Izin Praktik Perawat
7. Izin Kerja Perawat
8. Izin Kerja Perawat Gigi
9. Izin Praktek Apoteker
10. Izin Kerja Apoteker
11. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian
12. Izin Praktik Fisioterapis
13. Izin Praktek Okupasi Terapis
14. Izin Praktek Terapis Wicara
15. Izin Kerja Refraksionis Optisien (RO)
16. Izin Kerja Radiografer

F. Izin Bangunan

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bukan Gedung

G. Izin Umum

1. Izin Lokasi
2. Izin Gangguan
3. Tanda Daftar Industri (TDI)
4. Izin Perluasan Industri (IPI)
5. Pengesahan Izin Pembukaan Cabang (SIUP Cabang)
6. Izin Pengelolaan Bursa Kerja Luar Negeri (BKLN)

Dalam prosedur yang berlaku bagaimana caranya agar kita memperoleh perizinan? tentunya semua ada prosedur tersebut harus kita laksanakan terlebih dahulu, diantaranya adalah :

1. proses pendaftaran
2. pemeriksaan berkas-berkas oleh dinas 
3. survei lapangan oleh dinas jika izin yang dibutuhkan adalah proyek fisik, seperti bangunan dll.
4. menunggu hasil pemeriksaan, di tolak atau di terima.
5. proses legalisir, atau duplikat dokumen perizinan
6. pengarsipan
7. selesai

Namun perlu kita ingat, bahwa proses mudah tidaknya urusan perizinan tergantung kebijakan daerah tersebut. Dan sistem informasi yang mumpuni menjadi salah satu kuncinya. Untuk mengembangkan sistem informasi perizinan, diperlukan peralatan yang memadai, yang canggih, dan di kerjakan oleh profesional juga. Yah paling tidak tau banyak dalam menjalankan sistem komputer yang baik.Oleh sebab itu, diperlukan beberapa modul-modul sistem informasi untuk memfasilitasinya. Modul-modul yang perlu dikembangkan tersebut antara lain adalah:

1. SIM HO : input : yaitu data pemohon yang berisi nomor pendaftaran, tanggal, kode, identitas, alamat, data perusahaan, jenis usaha, nomor SK pendaftaran, dan sebagainya;
2. SIM SIUP: Data yang dibutuhkan input antara lain : data pemohon, nomor pendaftaran, tanggal, nomor SIUP, nomor SIUP lama, tanggal SIUP lama, bentuk perusahaan, merek, nomor NPWP, sertifikat surat izin usaha, dan sebagainya
3. SIM TDP: tergolong input datanya sama seperti poin di atas, namun yang menjadi output nya adalah tanda bukti penerimaan berkas permohonan, surat panggilan pembayaran retribusi, sertifikat TDP, Sertifikat TDP koperasi, TDP untuk CV, TDP untuk PT, dan sebagainya.

Kesimpulannya, bahwa sistem informasi perizinan dibutuhkan untuk akses kemudahan memperoleh izin. Baik itu izin usaha, izin praktek, izin bangunan, dan sebagainya. Tiga poin SIM di atas, merupakan sistem yang komprehensip, dan mencakup semua jenis perizinan baik inputnya maupun outputnya. 

Untuk kajian sistem informasi yang ada di pemerintah daerah, anda dapat mengulas kembali di artikel-artikel kami sebelumnya. Atau anda bisa langsung menggunakan kotak pencarian di blog ini. 

Salam blogger.

 

Read More

modul sistem informasi manajemen penggajian pemerintah daerah

Sistem Informasi Manajemen penggajian (SIMGAJI) digunakan untuk pengolahan dan pencetakan surat perintah pembayaran gaji di lingkungan pemerintah daerah. Sistem ini di kelola dan di awasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). SIMGAJI bertujuan untuk memudahkan dan memperbaiki sistem penggajian secara manual yang berpeluang terhadap kecurangan dan pemotongan gaji oleh pihak-pihak tertentu. Sehingga gaji yang diperoleh pegawai atau pekerja dinas lebih terkontrol karena adanya sistem pengawasan dari pusat data base instansi atau lembaganya. 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bertanggungjawab sebagai pengelola dan pengontrol SIMGAJI, menjadi pihak yang paling di tuntut jika ada ketidaksesuaian gaji yang di terima pegawai. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

• Merumuskan kebijakan teknis tentang kelola keuangan dan aset yang ada di daerah;
• Mengoordinasikan susunan tugas bidang kelola keuangan dan aset daerah;
• Membina dan melaksanakan tugas bidang kelola keuangan dan aset daerah;

SIMGAJI canggih namun butuh ekstra kontrol

Saat ini, SIMGAJI dengan software khusus dikembangkan oleh PT.TASPEN sebagai alat untuk mempermudah penerima gaji, dan biasanya software ini dibagikan secara cuma-cuma, alias gratis. Aplikasi SIM GAJI diberikan secara cuma-cuma kepada seluruh Pemerintah Daerah dalam mendukung proses pengolahan gaji PNS Daerah yang meliputi : Pembuatan dan pencetakan daftar gaji bulanan dan  rapel gaji, mutasi gaji, pangkat/golongan, atau mutasi karena perubahan data pegawai lainnya, Mengetahui PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) sehingga pembuatan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji (SKPP) dapat segera dilaksanakan dan Pelaporan kegiatan berkaitan dengan pengelohan gaji seperti pajak, iuran wajib pegawai dan lain-lain
PT Taspen juga memberikan dukungan teknis, baik maintenance maupun troubleshooting bagi para pengguna, jika ditemukan kendala dalam penerapannya.

Untuk SIMGAJI ada beberapa modul yang perlu dikembangkan, antara lain sebagai berikut:

1. Input: Input ini terdiri atas dua bentuk, yaitu Surat Keputusan (SK) dan edaran. Surat Keputusan ini biasanya berkaitan dengan pengangkatan CPNS, gaji pokok, tunjangan keluarga (KP4), pengangkatan pejabat struktural, pemberhentian pejabat struktural, pengangkatan pejabat fungsional, pemberhentian pejabat fungsional, perpindahan tempat kerja dan lain sebagainya. Sementara surat edaran dikeluarkan sebagai informasi tentang pedoman gaji pokok, tunjangan pangan, tunjangan fungsional, dan pedoman tabungan perumahan.
2. Laporan: yakni daftar permintaan gaji yang digunakan sebagai dasar pembayaran gaji pegawai. selain itu, laporan dengan sistem informasi ini juga berlaku untuk perkiraan atau ikhtisar gaji pegawai perbulan, per golongan, per unit kerja, per instansi.

Dengan demikian, penerapan software SIMGAJI dapat kita simpulkan sebagai langkah cerdas guna

memudahkan pekerjaan pengelolaan gaji sesuai kebutuhan administrasi keuangan, lebih mudah, transparan dan cepat serta akurat dengan mengoptimalkan pemanfaatan data pegawai meliputi pembuatan maupun pencetakan daftar gaji, termasuk rapel secara terpusat atau pun per bagian

Read More

sistem informasi kepegawaian daerah lengkap

Sistem informasi kepegawaian (SIMPEG) berguna untuk mengolah data kepegawaian. Umumnya,sistem informasi kepegawaian ini diterapkan di instansi, dinas, atau lembaga yang tingkat kemajuan sadar administrasinya lebih baik. Di kota maupun Desa. Sistem ini biasanya diterapkan secara online. Dalam sistem ini juga nantinya terhimpun seluruh informasi yang dibutuhkan pegawai. Mulai data-data umum, hingga data yang sifatnya rahasia. Data-data yang umum seperti jadwal kerja, informasi yang sifatnya pengumuman, perkembangan dan perbandingan dengan instansi atau lembaga kedinasan yang lain, dan masih banyak lagi. Untuk data yangs sifatnya rahasia diantaranya adalah informasi login pegawai. Atau surat-surat khusus yang diterima pegawai terkait anggaran dan perintah khusus.

sistem informasi harus sesuai dengan kebutuhan instansi

Sistem informasi ini seharusnya dikembangkan ke setiap dinas,lembaga, atau badan yang memang sensitif fungsi dan tugasnya. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi manipulasi absensi pegawai, atau melindungi data lembaga instansi tersebut. Tentunya sangat cukup beresiko jika data-data penting terbuka di publik. Selain itu, informasi yang penting seringkali menjadi target orang-orang usil. 

Jika di tanya siapa yang mengelola sistem ini, maka jawabannya adalah badan kepegawaian daerah. Badan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 BKD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan & pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi. Diantara pasal-pasal yang terkait dengan sistem informasi kepegawaian ini adalah Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 Pasal 21 hingga pasal 23 yang berbunyi:

Pasal 21

1. Bidang Administrasi Kepegawaian, mempunyai tugas mengendalikan, merencanakan, mengkoordinasikan, pembinaan dan petunjuk penyusunan dokumentasi, pengolahan data kepegawaian dan pelaporan administrasi pegawai, perencanaan dan penyusunan formasi dan pengadaan Pegawai, serta memfasilitasi pembinaan administrasi kepegawaian;
2. Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1), Bidang Administrasi Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan administrasi kepegawaian, penyusunan formasi dan pengadaan serta evaluasi;
2. Melaksanakan penyusunan pengolahan data, dokumentasi dan evaluasi administrasi kepegawaian;
3. Melaksanakan koordinasi pengembangan dan pembangunan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
4. Mengelola pelaksanaan Ujian Dinas dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
5. Melaksanakan pendataan administrasi kepegawaian, penyusunan DUK, mengelola penerbitan Kartu Pegawai dan Penerbitan Kartu Suami/Istri;
6. Melaksanakan evaluasi dan monitoring pengolahan administrasi dan dokumentasi kepegawaian;
7. Melaksanakan penyusunan peraturan yang berkaitan dengan dokumentasi dan pengolahan data kepegawaian;
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 23

(1) Bidang Administrasi Kepegawaian, terdiri dari ;

• Sub Bidang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG);
• Sub Bidang Administrasi Kepegawaian.

Sistem informasi kepegawaian ini perlu dikembangkan dengan modul-modul yang baik pula. Diantaranya adalah :

1. Data induk: Keterangan identitas diri pegawai yang memuat instansi induk, nama pegawai, NIP, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat rumah, status kepegawaian, kartu taspen, NPWP, kartu asuransi kesehatan, ujian dinas.
2. Data riwayat kepegawaian: data mutasi riwayat kepegawaian, pengangkatan menjadi calon PNS, pengangkatan pada jabatan struktural dan fungsional, kenaikan gaji berkala, penyesuaian gaji pokok, kenaikan pangkat reguler, kenaikan pangkat dipercepat, kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, pindah instansi kerja, pindah unit kerja, pindah lokasi kerja, berhenti karena meninggal dunia, pensiun, mengundurkan diri, berhenti karena kasus, hukuman disiplin, penambahan masa kerja, dan sebagainya. 
3. Data pendidikan : pendidikan umum maupun perjenjangan, pengalaman seminar, diklat teknis fungsional, keanggotaan organisasi.
4. Data keluarga : Keluarga tanggungan maupun bukan tanggungan.
5. Modul output seperti data pribadi, urutan kepangkatan seluruh instansi/per unit kerja, daftar pegawai yang akan naik pangkat, yang akan pensiun, nominatif seluruh pegawai/per unit kerja, dan sebagainya.

Read More

sistem informasi kependudukan pemerintah daerah

Catatan angka kelahiran, kematian, perpindahan, domisili, dan banyak hal lainnya sudah makanan sehari-hari di dinas kependudukan. Itu terjadi berhari-hari, bahkan bertahun-tahun. Dinas kependudukan memang terbilang dinas yang seharusnya super update. Selain itu, data yang ada di dinas kependudukan umumnya merupakan data wajib bagi warga.

Sistem informasi kependudukan (SIMDUK) digunakan untuk mengolah data kependudukan di lingkungan pemerintahan daerah. Kunci item datanya adalah NIK (Nomor Induk Kependudukan). Sistem dapat di bagi dua, yaitu SIMDUK untuk kecamatan, dan SIMDUK untuk versi pemerintahan kota yang menjadi sistem induk bagi SIMDUK versi kecamatan, sekaligus menangani WNA. 

Siapa yang mengelola Sistem informasi Kependudukan? jawabannya adalah, sistem informasi kependudukan pemerintah daerah di kelola oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil. Sedangkan fasilitas modul-modul yang perlu dikembangkan antara lain :

1. Modul input data : berisikan permohonan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, mutasi yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, pindah, datang, perubahan kartu keluarga, perubahan biodata, perubahan status kewarganegaraan.
2. Modul pemrosesan dan pencetakan transaksi: permohonan KTP, penambahan kartu keluarga baru, perubahan alamat kartu keluarga, pisah kartu keluarga, perubahan biodata, penambahan anggota keluarga, pengurangan anggota kartu keluarga, kelahiran, kematian, lahir mati, pindah, kedatangan, ubah susunan kartu keluarga, rekap harian semua transaksi. 
3. Modul cetak keterangan : kelahiran, kematian, lahir mati, tempat tinggal, biodata.
4. Modul laporan kependudukan WNI/WNA: Laporan kependudukan bulanan, triwulan, semesteran, tahunan. Buku induk pendudukan tetap dan sementara, buku mutasi penduduk tetap dan sementara, laporan penduduk berdasar umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, agama. 
5. Modul fasilitas komunikasi antara modul kecamatan dengan sistem induk di pemerintah kota, termasuk fasilitas back-up, dsb. (Eko nugroho,Sistem Informasi Manajemen 2008)

Catatan mendokumentasikan penduduk sipil dan menggunakan informasi dan teknologi komunikasi pada awalnya dikenal sebagai SIMDUK (Sistem Informasi Manajemen dari populasi) di mulai pada

tahun 1996. Namun, pelaksanaan di lapangan, sistem ini memiliki banyak kelemahan sebagai sistem untuk pengelolaan data demografis. Berdasarkan SIMDUK penilaian, pemerintah Indonesia telah memberikan SIAK (populasi manajemen sistem informasi), dan sistem pengolahan data dan penduduk sipil di Indonesia. SIAC melebihi Selain untuk merekam secara akurat pendudukan, tetapi juga dapat memberikan VIN otomatis dan kelangsungan hidup penduduk, sehingga dapat menghilangkan identitas ganda kepemilikan.

Read More

Sistem Informasi yang digunakan Pemerintah Daerah

Sistem informasi sebagai pendukung efisiensi olahan data

Salam blogger,,

Pengunjung blog yang sederhana ini tentunya bermacam-macam. Artinya, beda nama, beda pekerjaan, status, dan tentunya beda tingkat kelapangan rezekinya. xixixi..

Bagi pengunjung, atau yang hanya sekedar ingin mengetahui administrasi pemerintahan daerah, disini saya akan bagikan info nya. Namun dalam kesempatan kali ini saya akan fokus kepada pembahasan seputar sistem informasi yang digunakan oleh pemerintahan daerah. Sobat tentunya harus tahu dulu apa itu sistem informasi, baik pengertiannya, maupun bentuknya sehari-hari di perkantoran pemerintahan daerah. 

Sistem informasi yang baik memang kita akui sangat dianjurkan di setiap lini instansi lembaga, dinas pemerintahan daerah. Bayangkan saja, jika semua harus dilakukan secara manual, atau menyimpan data catatan sipil dalam bentuk kertas, sudah pasti lemari akan numpuk, data hilang, sobek, atau barangkali ada yang mencuri satu lembarnya saja. Dengan kata lain, sistem informasi itu butuh teknologi, sistem informasi itu harus canggih, sistem informasi itu harus menghemat waktu dan tempat, dan satu lagi yang tak kalah pentingnya, sistem informasi itu harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Akan sangat disayangkan, jika sistem pelayanan publik masih bertele-tele alias lambat disebabkan datanya lupa di taruh dimana. Banyak contoh sistem informasi yang ada saat ini, seperti E-KTP, kartu identitas warga Indonesia yang wajib. Atau pelayanan wajib pajak E-Tax, E-budgeting, dsb. 

Luasnya daerah merupakan faktor utama penyebab perlunya sistem informasi yang baik. Selain itu, kebutuhan akan sistem informasi itu juga diperlukan karena banyaknya jumlah penduduk, dan adanya tuntutan kondisi sosial saat itu. 

ok sobat, langsung saja. Jangan bertele-tele. To the point aja. Sesuai judul. :D

Sistem informasi pemerintahan daerah itu apa saja? jawabannya banyak. Dan tidak terlalu berbeda dengan pemerintahan pusat. Tergantung kebutuhan, kondisi sosial, dan memang ingin memajukan daerahnya. Diantara sistem informasi yang ada saat di pemerintahan daerah adalah:

1. Sistem informasi kependudukan
2. Sistem informasi kepegawaian
3. Sistem informasi penggajian
4. Sistem informasi Perizinan
5. Sistem informasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
6. Sistem informasi Catatan Sipil
7. Sistem informasi Keuangan Daerah
8. Sistem informasi Manajemen Geografis
9. Sistem Informasi Manajemen Kepariwisataan
10. Sistem informasi Agribisnis/agrobisnis
11. Sistem informasi manajemen Perlengkapan Daerah
12. Sistem Informasi Manajemen Statistik 
13. Sistem Informasi Manajemen Penanaman Modal Daerah
14. Sistem informasi Manajemen lingkungan Daerah
15. Sistem Informasi Manajemen Tenaga Kerja

Semua sistem informasi  yang tertera di atas, adakalanya di kelola oleh dinas perizinan, Badan kependudukan, dan sebagainya. Untuk lebih detailnya, saya akan menuliskannya kembali di artikel selanjutnya. Di mulai dengan sistem informasi kependudukan.

Read More

Sistem Informasi Keuangan Daerah yang baik

Sistem keuangan daerah digunakan untuk mengolah keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan operasi keuangan daerah, yang disebut RKA SKPD (Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Sistem ini dikelola oleh Badan Keuangan Daerah dengan fasilitas Modul-modul yang memang perlu sekali dikembangkan. Modul-modul tersebut diantaranya adalah:

Input : 

1. RKA SKPD 1, Rincian pendapatan dan penerimaan dalam tahun anggaran yang direncanakan; 
2. RKA SKPD 2.2.1, Rincian belanja langsung dari setiap kegiatan yang diprogramkan; 
3. RKA SKPD 2.1,Rincian belanja tidak langsung satuan kerja perangkat daerah;
4. RKA SKPD 3.1,Rincian penerimaan pembiayaan Daerah;
5. RKA SKPD 3.2,Rincian pengeluaran pembiayaan Daerah.

 Output :

1. Formulir RKA SKPD 1, Rincian pendapatan dan penerimaan dalam tahun anggaran yang direncanakan; 
2. Formulir RKA SKPD 2.2.1, Rincian belanja langsung dari setiap kegiatan yang diprogramkan; 
3. Formulir RKA SKPD 2.1,Rincian belanja tidak langsung satuan kerja perangkat daerah;
4. Formulir RKA SKPD 3.1,Rincian penerimaan pembiayaan Daerah;
5. Formulir RKA SKPD 3.2,Rincian pengeluaran pembiayaan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah harus mempertimbangkan kebijakan yang diberlakukan. Tujuannya untuk efektifitas dan efisiensi anggaran. Dan untuk efektifitasnya sudah tentu mempertimbangkan skala prioritas objek kebijakan. Seperti pembangunan waduk pengairan, Rumah tidak layak huni, atau biaya beban pendidikan. Dimana beberapa faktor haruslah diperhitungkan outputnya, resiko beban, dan peluang keberhasilannya. Tentunya untuk menerapkan itu semua secara efektif dan efisien diperlukan tenaga kerja yang banyak, dan waktu yang lama. Namun dengan kemajuan teknologi saat ini, kesulitan informasi mengenai data-data keuangan daerah, dapat dengan mudah di akses. Tidak hanya kalangan birokrasi, akan tetapi masyarakat umum. 

Modul-modul yang tertulis di atas, merupakan rangkaian input dan output untuk sistem yang terbaru. Namun kualitas suguhan informasi data yang diperoleh, semuanya kembali kepada sumber daya manusia yang merencanakannya.

Untuk formulir data yang saya maksudkan di atas, anda dapat download di website resmi kemendagri.


Mungkin anda tertarik dengan artikel lain seputar sistem informasi:
Teori sistem informasi menuju reformasi administrasi
Reformasi teknologi dalam pelayanan publik

Read More

etika birokrasi dalam pelayanan publik

A. Pendahuluan

Etika birokrasi dalam pelayanan publik. Sesuai judulnya, sangat wajar jika pembahasan kita kali ini lebih fokus dalam topik etika-nya. Apa itu etika? sederhananya etika adalah sikap atau perilaku yang secara sadar dari hati sanubari untuk taat dan patuh terhadap aturan dan kaidah-kaidah, norma-norma yang berlaku, dan di akui secara sadar bahwa aturan, kaidah, dan norma tersebut adalah baik. Jika birokrasi membiasakan diri untuk disiplin waktu, menjaga kebersihan kantor, apakah itu termasuk kategori birokrasi ber-etika? jawabnya adalah : tentu saja hal itu adalah bagian dari etika. Namun yang menjadi kajian kita kali ini adalah bagaimana etika birokrasi dalam proses pelayanan publik.Karena etika adalah perilaku, maka perilaku itu adakalanya bermanfaat bagi perorangan atau pribadi, seperti disiplin waktu, dan kebersihan kantor. Sementara etika yang bermanfaat bagi perorangan atau pribadi dan orang lain merupakan hal yang paling utama. Menjaga diri untuk tidak korupsi, mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi, hingga mengingatkan sesama birokrasi untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan yang lebih besar. Itulah contoh etika yang sebenarnya.

tingkatan yang disebut birokrasi

Lalu apa yang di maksud dengan birokrasi? Birokrasi pada dasarnya merujuk kepada struktur kepegawaian dalam pemerintahan yang di dalamnya ada jenjang, pangkat, kepemimpinan, dengan ciri khasnya seperti gambar piramid. Biasanya diistilahkan dengan Top, midle, dan bottom.Untuk lebih jelasnya, anda dapat mengunjungi halaman lain dari blog yang sederhana ini.

Di Indonesia, kondisi birokrasi saat ini masih dalam tahap reformasi yang di kenal sebagai misi reformasi birokrasi di Indonesia. Sementara, etika birokrasi menjadi salah satu yang harus diterapkan demi  mewujudkan reformasi birokrasi di Indonesia saat ini hingga nanti tentunya.

B. Pengertian Etika Birokrasi

Peter Madsen dan Jay M. Shafritz, seperti dikutip oleh M. Mas'ud Said (1996:82) mengistilahkan etika birokrasi sebagai perilaku pemerintah dalam semua level untuk menghindari penyalahgunaan pekerjaan secara tidak sah, aktivitas mencari keuntungan pribadi. Dengan kata lain, ia adalah antitesa dari penyalahgunaan umum dan korupsi.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ryas Rasyid (1997:86) bahwa etika pada dasarnya berkenaan dengan upaya menjadikan moralitas sebagai landasan bertindak dalam sebuah kehidupan kolektif yang profesional. Ini yang disebut etika praktis.

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa setiap kelompok profesi memiliki sistem nilai yang dipergunakan sebagai acuan dalam bertindak. 

Etika birokrasi tidak saja merupakan kebalikan dari praktik-praktik penyalahgunaan, penyimpangan, korupsi, moralitas rendah, dan sebagainya, akan tetapi etika birokrasi mencakup kesepakatan-kesepakatan antara kepentingan Negara, masyarakat dan moral individu secara jujur, obyektif, selaras, dan terpadu tanpa ada pemaksaan atas terwujudnya suatu kesepakatan tersebut. 

Etika menekankan pada perlunya sistem nilai dipakai sebagai acuan bagi setiap anggota komunitas tertentu. Di dalam birokrasi pemerintah di tuntut para aparaturnya menghayati dan mencerminkan seperangkat nilai-nilai dalam sikap perilakunya sehari-hari, senantiasa berusaha mengembangkan diri sebagai panutan/teladan dengan memiliki  moralitas yang tinggi, menghindarkan diri dari perbuatan tercela. 

Etika birokrasi itu sendiri tidak-lah berdiri sendiri. Penegakannya terjalin erat dengan prinsip Negara hukum. Itulah sebabnya sebuah pemerintahan yang bersih, segala tingkah laku dan kebijakannnya berangkat dari komitmen moral yang kuat, hanya bisa diharapkan dalam sebuah Negara hukum (Ryaas Rasyid, 2000:91)

Norma etika penyenggara Negara itu sendiri terdiri dari 8 (delapan) norma, yaitu:

1. jujur
2. adil
3. tepat janji
4. taat aturan
5. tanggungjawab
6. kewajaran
7. kepatutan
8. kehati-hatian

C. Kepemimpinan yang Efektif

Kepemimpinan menjadi faktor yang sangat penting untuk mendorong yang dipimpinnya agar beretika. Selain itu, kepemimpinan yang kinerjanya baik dan efektif dapat dikatakan sebagai salah satu faktor utama keberhasilan pemerintahan. Tentunya efektif harus dibarengi efisiensi juga. Kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang memiliki integritas tinggi. Yakni memiliki komitmen sebagai pelayan  (servan leaders) yang bertanggungjawab kepada masyarakat (public accountability).

Untuk proses pelayanan publik yang baik, efektif, efisien, dan terpercaya, maka kepemimpinan dalam struktur birokrasi harus mempunyai visi yang jelas dan berfikir sistematis agar komitmen dan tanggungjawabnya dapat dipercaya. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang pernah dipaparkan kepala Lembaga administrasi Negara Anwar Supryadi, pemimpin masa depan yang diharapkan adalah pemimpin yang memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:

1. Mempunyai visi yang jelas
2. Dipercaya 
3. Berpikir sistemik
4. Komitmen pada tugas dan tanggugjawab

Dengan demikian, efektivitas kepemimpinan akan lebih terealisasi. Namun dalam kenyataannya saat ini, sangat sulit menemukan jiwa-jiwa kepemimpinan yang efektif dan bermoral menjadi satu. Hal ini disebabkan berbagai kepentingan dan tujuan. Lihat saja anggaran Negara, celah korupsi yang banyak memungkinkan para birokrasi bermental koruptor akan dengan sangat mudah meng-eksploitasi anggaran. Sampai kapanpun, celah korupsi itu akan ada. Dan sebagai solusinya, adalah pembentukan nilai-nilai moral sejak usia dini, agar para usia dini ini kelak menjadi birokrasi yang ber-etika dan berbuat yang efektif.

Perubahan sikap dan karakter pelaku birokrasi dapat dikembangkan dengan adanya sistem reward yang memadai, adil dan jujur, serta penegakan supremasi hukum yang mampu menindak penyimpangan secara adil, proporsional, dan profesional. Dengan penegakan hukum, diharapkan juga pelaku birokrasi akan takut berbuat salah dan malu untuk tidak beretika.

Read More